Palu, Ketua Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedy Askari memberikan pandangan terkait usulan Polri di bawah kementrian.
Mencermati dinamika yang berkembang belakangan ini, khususnya terkait munculnya pandangan dan usulan agar institusi Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu atau dibentuk kementerian khusus, kami memandang gagasan tersebut sebagai pemikiran yang historis.
Pandangan tersebut mengabaikan sejarah panjang peran dan posisi Polri sejak awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Polri dibentuk sebagai institusi negara yang berdiri independen dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi kami, berbagai pandangan, pendapat, maupun usulan yang mendorong agar Polri dibawa ke bawah kementerian tertentu atau kementerian khusus merupakan upaya nyata untuk melemahkan institusi Polri.
Lebih jauh, hal tersebut berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Republik ini.ujarnya
Oleh karena itu, kami secara tegas menyatakan menolak keras segala bentuk upaya yang mendorong penempatan Polri di bawah kementerian tertentu atau kementerian khusus.
Polri harus tetap berdiri sebagai institusi yang profesional, mandiri, dan bertanggung jawab langsung dalam kerangka konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.pungkasnya
Posting Komentar