PALU — Koalisi Masyarakat Sipil di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah dalam menangani serta menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria dan isu lingkungan hidup di wilayah tersebut.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil guna mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan berintegritas.
Dalam keterangannya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa konflik tanah dan kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan hukum biasa. Sengketa semacam ini dinilai berdampak langsung pada hak-hak dasar masyarakat, keberlangsungan sumber penghidupan, kelestarian alam, hingga masa depan generasi mendatang.
"Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami mendorong Polda Sulteng untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif serta mengusut dugaan pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang sah," ujar perwakilan koalisi tersebut.
Soroti Hak Atas Tanah dan Kerusakan Lingkungan
Koalisi berharap aparat penegak hukum memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya, dengan tetap mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku.
Selain isu pertanahan, perhatian serius juga ditujukan pada penanganan persoalan lingkungan hidup. Koalisi mendesak agar dugaan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan berbagai aktivitas yang merugikan masyarakat ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh melalui kolaborasi bersama instansi terkait.
Kendati memberikan dukungan penuh, koalisi menegaskan bahwa dukungan tersebut harus berjalan berdampingan dengan pengawasan publik, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan aktivis yang menyuarakan aspirasi secara damai.
Tekankan Keadilan Substantif dan Kolaborasi
Koalisi meyakini bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diproses, melainkan dari hadirnya rasa keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, koalisi mendorong adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antara jajaran kepolisian, pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, lembaga pertanahan, hingga masyarakat yang terdampak langsung.
"Saatnya membangun penegakan hukum yang berpihak pada keadilan, melindungi hak masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kami mendukung Polda Sulawesi Tengah untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang aman, adil, dan berkelanjutan," pungkasnya.
Posting Komentar